Demokrasi Liberal: Pengertian, Ciri - ciri dan contohnya

Apa yang dimaksud dengan demokrasi liberal? Secara umum, pengertian demokrasi liberal ialah salah satu bentuk dari sistem pemerintahan yang kiblatnya pada demokrasi. Pengertian lainnya adalah demokrasi yang liberal, di mana liberal ini berarti perwakilan ataupun representatif. 

Selain demokrasi liberal ada terdapat juga demokrasi pancasila dan demokrasi terpimpin. Tapi kali ini Saya akan membahas tentang demokrasi liberal. Berikut adalah penjelasan lengkapnya, termasuk ciri-ciri serta bagaimana sistem demokrasi ini pernah berjalan di Indonesia. 

Baca juga: Demokrasi Pancasila: Pengertian, Asas, Ciri-Ciri, Prinsip, dan Fungsi

Pengertian Demokrasi Liberal

Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi di mana dalam pelaksanaannya akan dilakukan melalui perwakilan. Menurut kamus Oxford, demokrasi ini diartikan sebagai suatu demokrasi yang mendasarkan diri pada pengakuan hak individu serta kebebasannya. Sementara menurut kamus Cambridge, demokrasi ini ialah salah satu bentuk dari sistem pemerintahan di mana perwakilan demokrasi akan bekerja atas dasar prinsip liberalisme, yaitu untuk melindungi hak individu dengan cara menuangkannya pada peraturan.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli


Supaya lebih jelas mengenai Demokrasi, sebaiknya kita simak pendapat beberapa ahli berikut ini:

Pengertian Demokrasi Menurut Abraham Lincoln

Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah Sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang diartikan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi Negara dan seluruh warga Negara gergak menyuarakan suaranya dalam kebijakan maupun pengambilan keputusan di pemerintahaan. Dalam sistem ini diputuskan dengan pengambilan suara terbanyak.

Pengertian Demokrasi Menurut H. Harris Soche

Pengertian demokrasi menurut H. Harris Soche adalah bentuk pemerintahan rakyat,yang diartikan rakyat atau warga Negara pemegang keuasaan dalam pemerintahan. Warga Negara memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi diri mereka dari wakil rakyat.

Ciri ciri Demokrasi Liberal


Berikut adalah beberapa ciri ciri demokrasi liberal di Indonesia:

  • Menganut sebuah paham yaitu paham demokrasi di sistem pemerintahan yang tertuang dalam konstitusi
  • Memiliki perwakilan rakyat di negara yang juga dapat membatasi kekuasaan penguasa
  • Kekuasaan tak hanya terkonsentrasi di satu titik sehingga proses pengambilan keputusan berjalan lambat
  • Keputusan akan diambil berdasarkan mayoritas
  • Kekuasaan serta kekuatan terhadap negara akan fokus pada parlemen
  • Akan ada sistem voting dalam tiap pengambilan keputusan
  • Pergantian pemimpin maupun perwakilan rakyat di dalam sistemnya dipilih langsung oleh rakyat
  • Kebebasan dalam memeluk agama maupun kepercayaan masing-masing sehingga tidak mungkin menggunakan landasan agama dalam pemerintahannya.


Demokrasi Liberal di Indonesia


Sejarah demokrasi liberal di Indonesia terbilang cukup panjang. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih berusaha dalam mencari sistem pemerintahan yang dianggap sesuai kehidupan berbangsa dan bernegara. Di saat itu, sebelum serta sesudah kemerdekaan, terdapat beberapa usul terkait sistem negara yang sebaiknya digunakan, mulai dari Monarki, Federasi, Republik-Presidensil hingga Republik-Parlementer. Pada Oktober 1945, Wapres Moh.Hatta mengeluarkan Maklumat Wapres No.X di mana dinyatakan bahwa KNIP akan melakukan tugas legislatif sebelum MPR/DPR terbentuk. Dengan begitu, KNIP serta lembaga pembantu presiden akan menjadi sebuah lembaga yang selevel lembaga kepresidenan.

KNIP di bawah pimpinan Sutan Sjahrir akhirnya sukses mendorong pemerintah yaitu Wapres Moh.Hatta dalam mengeluarkan Maklumat Pemerintah No.13 pada November 1945 terkait pendirikan parpol serta Maklumat Pemerintah No.14 tentang diberlakukannya Kabinet Parlementer. Dengan adanya maklumat tersebut, Indonesia akan mulai menjalankan sistem parlementer di dalam pemerintahannya. Presiden akan menjadi sebatas kepala negara serta simbol. Urusan pemerintahan akan diserahkan pada perdana menteri. Dalam perkembangannya, Sutan Sjahrir menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia. Sistem demokrasi parlementer-liberal kemudian mulai dilaksanakan sejak 1950 pasca pembubaran RIS. Kala itu, wilayah NKRI terbagi dalam 10 provinsi berdasarkan UUDS 1950 yang sama-sama bernafaskan liberal.

Sistem demokrasi satu ini memang berkiblat pada demokrasi. Pelaksanaan konstitusi tersebut membuat pemerintahan RI dijalankan dewan menteri atau kabinet dengan seorang Perdana Menteri sebagai pemimpinnya. Perdana Menteri ini juga yang akan bertanggungjawab pada parlemen atau DPR. Pada masa itu, diberlakukan pula sistem multi partai guna mendorong lahirnya parpol dengan beragam ideologi serta tujuan politik. Sistem demokrasi ini berjalan selama nyaris 9 tahun lamanya. Sampai akhirnya UUDS 1950 dianggap tidak lagi sesuai dengan kehidupan berpolitik bangsa Indonesia yang kaya akan kemajemukan. Kemudian pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan melalui dekrit Presiden bahwa Dewan Konstituante akan dibubarkan dan UUD 1945 kembali diberlakukan.

Pelaksanaan Demokrasi Liberal di Pemerintahan


Pada Tahun 1950-1959 adalah masa-masa dimana memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR (Parlemen).  Dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni poltik dalam empat kabinet yang pernah berlaku. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut;

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)


Formasi Kabinet Natsir. Foto: Wikipedia
Formasi Kabinet Natsir. Foto: Wikipedia
Kabiet natsir ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir yang berasal dari Partai Masyumi sebagai perdana menterinya. Kabinet Natsir adalah suatu koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini mempunyai struktur yang terdiri dari tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Asaat, Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Program - program pokok yang dimiliki Kabinet Natsir adalah:
  • Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
  • Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
  • Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
  • Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
  • Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kabinet Natsir memperoleh tugas utama yakni proses integrasi Irian Barat. Akan tetapi, Kabinet Natsir kemudian memperoleh kendala yaitu pada masa kabinet ini terjadi banyak sekali pemberontakan seperti: Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Kabinet Natsit mempunyai keberhasilan dalam upaya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Dalam bidang ekonomi kabinet natsir ini memperkenalkan sistem ekonomi Gerakan Benteng  yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo. Program ini memiliki tujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). 

Program - programnya antara lain:
  1. Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
  2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
  3. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
  4. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini.

Tujuan program ini sendiri tidak dapat tercapai dengan baik meskipun anggaran yang digelontorkan pemerintah cukup besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :
  • Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
  • Para pengusaha pribumi mempunyai mentalitas yang cenderung konsumtif.
  • Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
  • Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
  • Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
  • Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Kabinet Natsir sendiri kemudian berakhir disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)


Formasi Kabinet Sukiman. Foto: Pinterest
Formasi Kabinet Sukiman. Foto: Pinterest
Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur, namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret-18 April 1951). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo.

Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah:
  1. Menjamin keamanan dan ketentraman
  2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
  3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
  4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
  5. Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara. RMS. dan lainnya. Akan tetapi kabinet ini kemudian mengalami sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerja sama dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat.

Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).

MSA sendiri kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia karena menerima MSA sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika. Tindakan Kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang prograsif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)


Formasi Kabinet Wilopo. Foto: Wikipedia
Formasi Kabinet Wilopo. Foto: Wikipedia
Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.

Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:

Program dalam negeri: 

  • Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD 
  • Meningkatkan kemakmuran rakyat, 
  • Meningkatkan pendidikan rakyat, dan 
  • Pemulihan stabilitas keamanan negara

Program luar negeri: 

  • Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
  • Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta 
  • Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
Dalam menjalankan tugasnya Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi, defisit kas negara, dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan gerakan sparatis yang progresif. Ketimpangan Jawa dan luar Jawa membuat terjadi gelombang ketidakpuasan di daerah yang memperparah kondisi politik nasional.

Kabinet Wilopo juga harus menghadapi konflik 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil dan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam usahanya memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan

Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli), Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang di dukung PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.


Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)


Kabinet Ali Sastroamidjojo yang terbentuk pada 31 Juli 1953 merupakan kabinet ke-empat yang dibentuk selama Masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak partai di Parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama (NU). Kabinet ini diketuai oleh PM. Ali Sastroamijoyo dan Wakil PM. Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR).

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I:
  • Meningkatkan keamanan dan kemakmuran
  • Menyelenggarakan Pemilu dengan segera
  • Pembebasan Irian Barat secepatnya
  • Pelaksanaan politik bebas-aktif
  • Peninjauan kembali persetujuan KMB.
  • Penyelesaian pertikaian politik.
Dalam menjalankan fungsinya, kabinet ini berhasil melakukan suatu prestasi yaitu:
  • Merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955
  • Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955
Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 memiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia- Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti :
  • Berkurangnya ketegangan dunia
  • Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik diskriminasi ras di negaranya.
  • Indonesia mendapatkan dukungan diplomasi dari negara Asia-Afrika dalam usaha penyatuan Irian Barat di PBB
Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem Ali-Baba. Sistem ekonomi Ali-baba diperuntukan menggalang kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan penguaha Tionghoa yang diidentikkan dengan Baba.

Sistem ekonomi ini merupakan penggambaran ekonomi pribumi – China. Sistem Ali Baba digambarkan dalam dua tokoh, yaitu: Ali sebagai pengusaha pribumi dan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi yang diarahkan pada pengusaha China.

Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha non-pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan kepada pengusaha Indonesia. Sistem ekonomi ini kemudian didukung dengan :
  • Pemerintah yang menyediakan lisensi kredit dan lisensi bagi usaha  swasta nasional 
  • Pemerintah memberikan perlindungan agar pengusaha nasional mampu bersaing dengan pengusaha asing
Pelaksanaan sistem ekonomi Ali-Baba tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para pengusaha pribumi akhirnya hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

Kabinet Ali ini juga sama seperti kabinet terdahulu mengalami permasalahan mengatasi pemberontakan di daerah seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

Terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955, yaitu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD memperburuk usaha peningkatan keamanan negara. Pada masa kabinet ini keadaan ekonomi masih belum teratasi karena maraknya korupsi dan peningkatan inflasi.

Konflik PNI dan NU memperburuk koalisi partai pendukung Kabinet Ali yang mengakibatkan NU menarik menteri-menterinya  pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Keretakan partai pendukung mendorong Kabinet Ali Sastro I harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.


Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Sumpah Jabatan PM Burhanuddin Harahap. Foto: Pinterest
Sumpah Jabatan PM Burhanuddin Harahap. Foto: Pinterest

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi.

Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:
  • Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
  • Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
  • Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
  • Perjuangan pengembalian Irian Barat
  • Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
Kabinet Burhanuddin Harap ini mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam menjalankan fungsinya, seperti:
  • Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante.
  • Membubarkan Uni Indonesia-Belanda
  • Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat
  • Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi
Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menghasilkan 4 partai besar di Parlemen yaitu, PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Pemilu itu diikuti oleh 27 dari 70 partai yang lolos seleksi.

Kabinet ini mengalami ganggung ketika kebijakan yang diambil berdampak pada banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Kabinet ini sendiri mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno ketika anggota Parlemen yang baru kurang memberikan dukungan kepada kabinet.


Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)


Formasi Kabinet Ali Sastro II. Foto: Pinterest
Formasi Kabinet Ali Sastro II. Foto: Pinterest

Pada tanggal 20 Maret 1956, didukung oleh tiga partai besar di Parlemen: PNI, NU, dan Masyumi. Ali Sastroamijoyo mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet.

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut:
  • Perjuangan pengembalian Irian Barat
  • Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
  • Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
  • Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
  • Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
  • Pembatalan KMB
  • Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif
  • Melaksanakan keputusan KAA.
Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari Parlemen dan Presiden Soekarno, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Kabinet ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Pada masa kabinet ini muncul gelombang anti Cina di masyarakat, meningkatnya pergolakan dan kekacauan di daerah yang semakin menguat, serta mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer di Sumater dan Sulawesi.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan menganggap pemerintah pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembatalan KMB menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)


Kabinet baru kemudian dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah Zaket Kabinet karena harus berisi unsur ahli dan golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya.

Program pokok dari Kabinet Djuanda dikenal sebagai Panca Karya yaitu:
  • Membentuk Dewan Nasional
  • Normalisasi keadaan RI
  • Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
  • Perjuangan pengembalian Irian Jaya
  • Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan
Presiden Soekarno juga pernah mengusulkan dibentuknya Dewan Nasional ini sebagai langkah awal demokrasi terpimpin. (Baca: Demokrasi Terpimpin: Pengertian, Ciri-Ciri, Sejarah, dan Dampak)

Pada masa kabinet Juanda, terjadi pergolakan-pergolakan di daerah-daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Untuk mengatasinya diadakanlah Musyawarah Nasional atau Munas di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56 tanggal 14 September 1957.

Munas tersebut membahas beberapa hal, yaitu masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah Republik Indonesia. Munas selanjutnya dilanjutkan dengan musyawarah nasional pembangunan (munap) pada bulan November 1957.

Tanggal 30 November 1957, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini. Keadaan negara memburuk pasca percobaan pembunuhan tersebut, banyak daerah yang menentang kebijakan pemerintah pusat yang kemudian berakibat pada pemberontakan PRRI/Permesta.

Keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pasca Deklarasi Djuanda, perairan Indonesia bertambah luas sampai 13 mil yang sebelumnya hanya 9 mil.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zee├źn en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal


Kelebihan demokrasi liberal

  1. Setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum.
  2. Hak kebebasan individu dilindungi oleh konstitusi.
  3. Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung dan fair.
  4. Semua orang dewasa memiliki hak melakukan voting untuk memilih pemimpin.
  5. Adanya lembaga yang mengontrol dan membatasi kekuasaan.

Kekurangan demokrasi liberal

  1. Kehidupan sosial dan politik dipandu oleh rasio yang memiliki keterbatasan.
  2. Kebebasan individu rentan terhadap munculnya kompetisi individu yang tidak fair.
  3. Kesenjangan sosial sulit direduksi karena intervensi negara dibatasi.
  4. Ekonomi pasar mendominasi mendominasi negara.
  5. Liberalisme memberi jalan pada ortodoksi.
Demikianlah penjelasan ringkas mengenai Demokrasi Liberal: Pengertian, Ciri - ciri dan contohnya. Semoga penjelasan diatas bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Sekian dan Terima Kasih.

Penelusuran yang terkait dengan Demokrasi Liberal
  • demokrasi liberal di indonesia
  • contoh demokrasi liberal
  • negara yang menganut demokrasi liberal
  • latar belakang demokrasi liberal
  • pelaksanaan demokrasi liberal di indonesia
  • partai politik pada masa demokrasi liberal
  • kabinet demokrasi liberal
  • asas demokrasi liberal

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel